1. Sejarah Sistem Pemerintahan Singapura
Politik di Singapura sudah didominasi oleh People?S Action Party (PAP) semenjak pemilihan generik 1959 ketika Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Singapura (ketika Singapura memiliki pemerintahan sendiri dalam Kerajaan Inggris). PAP telah menguasai pemerintahan dan memenangkan setiap pemilu sejak itu. Singapura meninggalkan Persemakmuran Inggris pada tahun 1963 buat bergabung dengan Federasi Malaysia, tetapi diusir berdasarkan Federasi dalam tahun 1965 setelah Lee Kuan Yew nir sepakat menggunakan pemerintah federal pada Kuala Lumpur. Analisa berdasarkan politik luar negeri dan beberapa partai oposisi termasuk Workers? Party of Singapore dan Singapore Democratic Party (SDP) beropini bahwa Singapura secara de facto adalah negara dengan satu partai.
Economist Intelligence Unit mengklasifikasikan Singapura sebagai negara ?Hybrid?, dengan elemen otoriter & demokratis. Freedon House nir menduga Singapura menjadi negara ?Demokrasi elektoral? Dan mengkategorikan Singapura menjadi ?Nir sepenuhnya bebas?. Reporters Without Borders menempatkan Singapura di peringkat 140 menurut 167 negara pada Indeks Kebebasan Pers 2005.
Hal tersebut menciptakan PAP dituduh telah memperkerjakan penyensor, persengkongkolan, dan mengajukan somasi perdata terhadap oposisi atas pencemaran nama baik atau fitnah untuk Mengganggu keberhasilan mereka. Beberapa mantan dan anggota oposisi, seperti Francis Seow, JB Jeyaretnam, & Chee Soon Juan menduga pengadilan Singapura menguntungkan pemerintah & PAP karena kurangnya pemisahan kekuasaan. Namun ada 3 masalah dimana pemimpin oposisi Chiam See Tong menggugat menteri PAP atas pencemaran nama baik.
Sistem pemerintahan di Singapura seperti menggunakan Inggris. Presiden ibaratkan ratu Inggris yg hanya menjadi jabatan seremonial (formalitas). Namun, presiden diberi kehormatan menjadi pemegang keputusan kunci pada Singapura. Dalam sistem politik Singapura, perdana menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.Sama persis dengan apa yang terjadi pada sistem pemerintahan Inggris.
2. Iklim Politik Singapura
Meski secara umum dikuasai pada kegiatannya, pemerintahannya bersih & bebas korupsi. Singapura secara konsisten telah dinilai menjadi negara yg paling bersih berdasarkan korupsi di Asia dan masuk ke daftar sepuluh negara terbersih dari korupsi di global sang Transparency International. Indikator pemerintahan Bank Dunia pula menilai baik Singapura pada aturan aturan, pengendalian korupsi, & efektivitas pemerintahan. Tetapi poly yang menduga bahwa Singapura kurang baik pada hal proses politik, kebebasan sipil & politik, serta hak asasi insan yg kurang.
Meskipun aturan di Singapura diwariskan menurut hukum Inggris, PAP secara konsisten menolak nilai-nilai demokrasi liberal yg identik dengan budaya Barat & menyatakan bahwa nir boleh ada solusi ?Satu berukuran memuat semuanya? Buat demokrasi. Hukum telah membatasi kebebasan berbicara yg dimaksudkan buat melarang berbicara yg mungkin buat berniat tidak baik atau menyebabkan ketidakharmonisan dalam rakyat Singapura yang multi agama dan multi ras. Sebagai model, dalam bulan September 2005, tiga orang blogger dihukum karena komentar hasutan pada artikel rasis yang menargetkan minoritas. Beberapa pelanggaran dapat menyebabkan denda berat atau cambuk & terdapat undang-undang yg memungkinkan sanksi mangkat pada Singapura dalam perkara penghilangan nyawa tingkat pertama dan perdagangan narkoba. Amnesty International mengkritik Singapura dan dikatakan mempunyai tingkat kemungkinan hukuman per kapita tertinggi di dunia. Pemerintah Singapura menanggapi menggunakan menegaskan itu merupakan hal menjadi negara berdaulat buat memberlakukan sanksi meninggal untuk pelanggaran serius.
3. Ekekutif
Kabinet membentuk kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab pada parlemen. Kabinet terdiri menurut anggota parlemen dan dipimpin sang seseorang perdana menteri. Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana menteri dipilih sang parlemen. Sedangkan anggota kabinet?Yg jua dikenal menjadi menteri?Diangkat oleh presiden atas saran dari perdana menteri. Kabinet pada Singapura secara kolektif tetapkan kebijakan pemerintah & memiliki dampak atas pembuatan aturan menggunakan mengajukan rancangan.
Menteri pada Singapura merupakan politisi menggunakan bayaran tertinggi di dunia. Pada tahun 2007 sudah menerima kenaikan honor sebesar 60%. Gaji Perdana Menteri Lee Hsien Loong melonjak sebagai S$ 3.100.000, 5 kali dari honor yang diterima Presiden Barrack Obama yakni US$ 400.000. Meskipun ada kemarahan publik tentang honor yang tinggi dibandingkan dengan ukuran negara yg diatur, ini merupakan sikap tegas pemerintah bahwa kenaikan ini diharapkan buat mengklaim efisiensi lanjutan dan status bebas korupsi dari pemerintahan ?Kelas global? Singapura. Pada lepas 21 Mei 2011 sesudah pemilihan generik 2011, Perdana Menteri mengumumkan bahwa sebuah komite akan dibentuk untuk meninjau remunerasi politisi, & honor yang telah direvisi akan berlaku sejak tanggal tersebut.
4. Legislatif
Parlemen Singapura adalah penguasa legislatif di Singapura dengan presiden menjadi ketua. Sebelum merdeka dalam tahun 1965 diklaim menjadi Majelis Legislatif. Saat ini parlemen terdiri menurut 87 anggota parlemen menggunakan masa jabatan 5 tahun. Setelah itu pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu tiga bulan sebelum pembubaran parlemen.
Sebelum undang-undang disahkan, pertama kali diperkenalkan di parlemen sebagai draft (rancangan). Rancangan umumnya diperkenalkan sang seorang menteri atas nama kabinet, yg dikenal sebagai rancangan pemerintah. Namun, setiap anggota parlemen bisa memperkenalkan rancangan. Semua rancangan wajib melalui tiga bacaan pada parlemen & menerima persetujuan presiden buat menjadi Undang-Undang Parlemen.
Setiap rancangan berjalan melalui beberapa tahap sebelum menjadi undang-undang. Tahap pertama adalah sebagai formalitas yg dikenal bacaan pertama, dimana dia diperkenalkan tanpa perdebatan. Hal ini diikuti oleh pembacaan kedua, dimana anggota berdasarkan parlemen berdebat dalam prinsip-prinsip generik rancangan. Apabila parlemen menentang rancangan ini, mungkin rancangan ini akan ditolak.
Apabila planning berjalan melalui pembacaan kedua, tagihan akan diperiksa setiap klausul dalam rancangan. Anggota parlemen yang mendukung rancangan itu namun tidak sepakat menggunakan klausul eksklusif dapat mengusulkan amandemen ketentuan tersebut dalam termin ini. Setelah laporannya balik ke parlemen, rancangan ini akan melalui pembacaan ketiga dimana hanya masih ada perubahan kecil sebelum dilewatkan.
Sebagian akbar rancangan disahkan oleh parlemen yg diteliti oleh Dewan Kepresidenan buat Hak Minoritas yang menciptakan laporan pada Ketua Parlemen yg menyatakan apakah ada klausul pada rancangan yang mensugesti setiap rakyat banyak sekali ras atau agama. Jika disetujui oleh dewan, racangan akan disajikan buat persetujuan presiden.
Tahap terakhir melibatkan pemberian persetujuan oleh presiden, sebelum rancangan resmi menjadi undang-undang.
Konstitusi Singapura adalah aturan tertinggi Singapura. Konstitusi nir bisa diubah tanpa dukungan menurut lebih menurut 2/3 dari anggota parlemen dalam pembacaan ke 2 dan ketiga. Presiden bisa meminta pendapat tentang gosip-informasi konstitusional menurut pengadilan yang terdiri tidak kurang dari 3 hakim Pengadilan Agung.
Bagian IV konstitusi menjamin:
Kebebasan seorang (terbatas)
Pelarangan perbudakan & kerja paksa
Perlindungan yg sama
Larangan pembuangan dan kebebasan beranjak
Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat (terbatas)
Kebebasan beragama (terbatas)
Hak atas pendidikan
Bagian XII konstitusi memungkinkan Parlemen Singapura buat memberlakukan undang-undang yang dibuat buat menghentikan atau mencegah subversi. Undang-undang tersebut berlaku bahkan bila itu tidak sesuai menggunakan bagian IV konstitusi. Internal Security Act (ISA) merupakan undang-undang pada bawah ketentuan tersebut. Pada tahun 1966, Chia Thye Poh ditahan pada bawah ISA & dipenjara selama 23 tahun tanpa pengadilan. Setelah itu, beliau ditempatkan dalam syarat tahanan rumah selama sembilan tahun.
Sebelum tahun 1991, presiden adalah ketua negara yang ditunjuk oleh parlemen. Sebagai hasil dari perubahan konstitusi pada tahun 1991, presiden sekarang dipilih langsung oleh suara rakyat dengan masa jabatan 6 tahun. Syarat-kondisi buat sebagai calon Presiden Singapura merupakan:
Merupakan warga negara Singapura
Berusia 45 tahun ke atas pada hari nominasi
Terdaftar menjadi pemilih terdaftar waktu pemilihan
Merupakan penduduk Singapura dalam hari nominasi dan telah sebagai penduduk Singapura selama tidak kurang berdasarkan 10 tahun
Tidak memenuhi salah satu diskualifikasi pada pasal 45 Undang-Undang Dasar Republik Singapura
Bukan anggota keliru satu partai politik pada tanggal pencalonannya buat pemilihan
Telah menjabat buat jangka saat tidak kurang dari 3 tahun di posisi senioritas & tanggung jawab pada sektor publik atau partikelir seperti: Hakim Agung, Pembicara, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pelayanan Publik, Auditor Umum, Akuntan Jenderal, atau Sekretaris Tetap;
sebagai ketua atau ketua eksekutif berdasarkan dewan resmi negara misalnya yg tercantum pada pasal 22A Konstitusi Republik Singapura, menjadi ketua dewan direksi atau CEO sebuah perusahaan yang didirikan atau didaftarkan menurut Companies Act (Pasal 50) dengan modal disetor minimal $100 juta atau setara menggunakan uang asing, atau dalam posisi senioritas lainnya yang sama atau sebanding. Hal tersebut dipercaya sudah memberi pengalaman dan kemampuan pada mengatur dan mengelola urusan keuangan buat memungkinkan dia buat melaksanakan secara efektif fungsi dan tugas menurut Presiden.
5. Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif pada Singapura dipegang sang Mahkamah Agung serta pengadilan bawahan Konstitusi Singapura. Mahkamah agung terdiri dari Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Banding mengurus banding pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Tinggi mengurus pidana dan yurisdiksi sipil. Ketua hakim, hakim banding, komisaris yudisial, & hakim pengadilan tinggi ditunjuk oleh presiden menurut calon yg direkomendasikan sang perdana menteri. Perdana menteri harus berkonsultasi menggunakan ketua mahkamah agung sebelum merekomendasikan hakim.
6. Pemilihan & Partai Politik pada Singapura
Pemilihan generik diwajibkan di Singapura sejak 1959. Usia pemilih yg absah merupakan 21 tahun. Departemen Pemilihan Singapura bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, & pelaksanan pemilihan baik pemilihan presiden, parlemen, dan setiap referendum nasional di Singapura. Departemen ini berada pada bawah Perdana Menteri.
Sumber;
Judul
Alamat
Layanan curhat & request artikel: hedisasrawan@gmail.Com
Semoga berguna Materi Pelajaran
